Perkembangan Islam di Brunei Darussalam

A. Pendahuluan

Asia tenggara merupakan salah satu dari tujuh wilayah peradaban Islam lainnya, yang terdiri dari  wilayah peradaban Islam–Arab, Islam-Persia, Islam-Turki, Islam-Afrika, Islam anak benua India dan terakhir adalah wilayah peradaban Islam yang disebut Westeren Hemisphere. Islam masuk dikawasan Asia Tenggara melalui cara damai dan ramah serta toleran selama berabad-abad berbeda karakteristik dengan Islam dikawasan lain, terutama diwilayah Timur Tengah yang penyebarannya melalui perang atau penakhlukan. Sehingga menyebabkan Islam yang ada dikawasan Asia Tenggara adalah Islam yang lunak atau akomodatif, termasuk didalamnya mencakup hal kepercayaan, praktek keagamaan dan tradisi setempat. Yang akhirnya terbawa sampai pada penerimaan masalah ideologi.

Banyak ahli mencoba menjelaskan latar belakang mengapa Islam dapat diterima dan meluas sebagai agama mayoritas masyarakat Asia Tenggara. Salah satunya menyatakan bahwa para pedagang muslimlah yang menyebarkan agama Islam disana. Pendapat tentang masalah kapan kedatangan Islam di Asia Tenggarapun masih dalam perdebatan. Sebagian berpendapat bahwa kedatangan Islam sudah berlangsung sejak abad pertama Hijriyah (abad 7 M). pendapat ini berdasarkan berita Cina dari zaman T’ang yang menyebutkan keberadaan orang-orang Ta-shih (yakni Arab) yang tidak jadi menyerang kerajaan Ho-Ling  dibawah Ratu Sima (674 M). Pendapat ke-2 menyatakan bahwa Islam masuk ke Asia Tengara baru terjadi pada abad ke- 13  dengan hipotesa akibat peruntuhan Dinasti Abasiyyah oleh serangan Hulagukhan 1258M. Data yang memperkuat pendapat ini adalah catatan Marcopolo, berita Ibn Batutah serta batu nisan Sultan Malik al-Shaleh  tahun 1297M. pendapat ke-3 menyatakan bahwa Islam datang sampai membentuk masyarakat muslim baru terjadi pada abad ke-13 dengan melihat data arus penyebaran, kedatanan dan perkembangan ajaran tasawuf di kawasan Asia Tenggara.

Pada makalah kali ini kami akan membahas mengenai Islam di Brunei Darusallam, pembahasannya mencakup kebudayaan dan tradisi Brunei pra-Islam, proses masuknya agama Islam dan perkembangan Islam di Brunei Darusallam. Brunei Darusallam terkenal Negara yang merupakan masyarakat yang mayoritas menganut agama Islam dan syariat Islam di jadikan sebagai landasan hukum Negara.

B. Letak geografis Brunei Darusallam

Negara Brunei Darusallam merupakan Negara kecil yang kaya akan minyak bumi dan gas alam, dengan pendapatan perkapitas penduduknya $ 24,826 tertinggi di dunia. Negara ini memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1984 setelah dijajah Inggris selama 96 tahun. Brunei Darusallam terletak dipantai barat laut pulau Kalimantan. Memiliki luas 5,766 km dengan jumlah penduduk 385.660 jiwa, lebih dari 65% bangsa Brunei adalah keturunan melayu, sedangkan 25% adalah keturunan dari Cina. Pada umumnya sisanya adalah suku Dayak dan kelompok pribumi Kalimantan yang lain, bahwa Melayu dan Inggris merupakan bahasa resmi dan sekitar 60% penduduk Brunei Darusallam beragama Islam yang merupakan agama resmi di negaranya.  

Brunei Darusallam berbatasan dengan laut Cina Selatan dan diapit oleh 2 wilayah Malaysia yakni Sabah dan Serawak serta di perintah oleh seorang Sultan. Negara Brunei dibagi menjadi 4 daerah yaitu: Belait, Muara, Temburong dan Tutong. Kota-kota utama Negara ini disamping Bandar Seri Begawan (ibu kota) adalah Muara, Kuala Belait, dan Penaga (kota minyak dan kota rekreasi). Oleh karena kemakmurannya pendidikan dan kesehatan di berikan kepada rakyatnya secara cuma-cuma. 

C. Sejarah Brunei Darusallam Pra Islam

Kerajaan Brunei merupakan kerajaan-kerajaan tertua ditanah melayu. Hal ini berdasarkan catatan Cina, Arab dan tradisi lisan. Dalam catatan sejarah Cina Brunei pada zaman dahulu dikenal dengan nama Po-li,Po-lo, Poni atau Puni dan Brunei dalam catatan Arab Brunei dikenal sebutan zabaj atau Randj. Adapun pada catatan tradisi lisan syair Awang Semaun, kata Brunei berasal dari kata Barunah yang bermakna “tempat yang sangat baik”.

Data pada masa kerajaan Brunei tua/pra Islam tidak banyak ditemukan. Catatan-catatan tersebut hanya diperoleh dari manuskrip yang bersumber dari sejarah Cina yang menyatakan bahwa kerajaan puni merupakan kerajaaan terakhir sebelum berubah menjadi kerajaan Brunei Darusallam. Mengacu pada catatan Cina, kerajaan Brunei telah ada semenjak abad ke-6M. Hal ini terbukti karena adanya hubungan dagang antara Brunei dan dinsti Liang (502-566) di Cina. Brunei pada masa itu dikenal dengan sebutan Po-li, penyebutan nama kerajaan Brunei ini berbeda-beda karena sesuai dengan sebutan yang digunakan oleh masing-masing Dinasti seperti:

Dinasti Tang : Po-li (618-906SM)

Dinasti Sang: Po-lo (960-1279M)

Dinasti Ming: Po-ni/Puni (1368-1643M)

Catatan Cina Dinasti Ming menyatakan bahwa orang Puni pada masa itu sering melakukan perniagaan dengan negri Cina. Adat kebiasaan orang Puni lainnya yakni dalam tata cara pemakaman pada masa itu. Jika ada orang yang meninggal maka mayatnya akan dimasukan kekeranda yang dibuat dari buluh kemudian dibawa kehutan dan ditinggalkan begitu saja. 2 bulan kemudian barulah pihak keluarga mulai bercocok tanam, orang Punipun mayoritas menganut agama Budha.

D. Masuknya Islam di Brunei

Agama Islam diperkirkan telah lama tersebar di Brunei. Pada tahun 1511, Melaka telah jatuh ketangan Portugis. Mulanya Portugis menumpukan kepentingan wilayahnya kepada semenenjung Tanah Melayu dan Selat Melaka. Tetapi pada tahun 1526, berikutan dengan tercapainya satu perjanjian perniagaan dengan Brunei, Portugis telah membuka perniagaan di Brunei. Pada masa itu Brunei telah menjadi tempat persinggahan para pedagang disepanjang lalulintas perkapalan Malaka dan Ternate.

Menurut riwayat china, pada 977, raja Puni telah menghantar utusannya ke China yang diketuai oleh Pu Ya-li, qadhi Qasim dan Sheikh Noh. Ini membuktikan bahwa agama Islam sudah dipeluk oleh orang berpengaruh di Brunei. Dalam sejarah China, dicatatkan bahwa pada 1370 Brunei atau Puni pada masa itu rajanya  bernama Ma-ha-mo-sya(sultan Mohammad Shah) telah menghantar utusan ke China dengan membawa sepucuk surat menggunakan tulisan khat yang bentuknya sama dengan tulisan Huiku, tulisan orang Islam keturunan Turki yang mendiami daerah Uighur.

Berdasarkan data diatas, dipercayai agama Islam telah masuk ke Brunei jauh sebelum tahun 1368. Sesudah Awang Alak Baetatar(sultan Muhammad Syah), Islam barulah menjadi agama resmi bagi seluruh Negara. Disebutkan juga oleh riwayat China bahwa utusan China, yang diketuai oleh seorang Islam bernama Cheng Ho, yang datang ke Brunei pada 1405, mendapati bahwa di Brunei telah ada kerajaan Islam dan keluarga raja tersebut disebutnya dengan sebutan “Pengiran”. Pengganti sultan Muhammad Shah adalah Pateh Berbai yang setelah diangkat menjadi sultan bergelar sultan Ahmad. Menurut salasilah raja-raja Brunei, sultan Ahmad kemudian digantikan oleh menantunya sultan Sharif Ali berasal dari Taif., seorang keturunan Nabi dari jalur Sayyidina Hasan. Beliau kawin denga putri sultan Ahmad bernama Putri Rana Kesuma. Setelah sultan Ahmad wafat, sultan Sharif Ali diangkat menjadi sultan ke3, dengan gelar sultan Berkat. Yang perlu dicatat dari sultan Sharif Ali adalah bahwa beliaulah yang sebenarnya menanamkan ajaran Islam sesuai dengan ajaran ahl sunnah wa jama’ah dengan mazhab syafi’i. Selain itu, beliau pula yang menentukan arah kiblat yang betul, karena ajaran Islam sebelumnya banyak bercampur dengan ajaran Hindu-Budha.

Sultan Sharif Ali wafat pada 1432 dan digantikan oleh putra baginda bernama Sultan Sulaiman. Keturunan sultan Sharif Ali inilah yang melahirkan keturunan Sultan dan raja-raja Brunei sampai hari ini. Dua dari peletak asas dan pembangunan kesultanan Brunei yang berpengaruh adalah Sultan Sulaiman dan Sultan Bolkiah. Dibawah pemerintahan Sultan Bolkiah itulah Brunei mencapai masa kegemilangan. Era keemasan ini berlanjut selama beberapa waktu hingga kedatangan pengembara-pengembara barat, seperti pelaut berbangsa Portugis, Ludovico de Vartema (1507), dan Antonio Pigfetta (1521), yang banyak menceritakan masa keemasan Brunei.

Adapun nama-nama Sultan yang pernah menguasai kesultanan Brunei adalah sebagai berikut:

1.    Sultan Muhammad Syah (1363-1402)

2.    Sultan Ahmad (1408-1425)

3.    Sultan Sharif Ali (1425-1432)

4.    Sultan Sulaiman (1432-1485)

5.    Sultan Bolkiah (1485-1524)

6.    Sultan Abdul Kahar (1524-1530)

7.    Sultan Saiful Rijal (1533-1581)

8.    Sultan Syah Brunei (1581-1582)

9.    Sultan Muhammad Hasan (1582-1598)

10. Sultan Abdul Jalilul Akbar (1598-1659)

11. Sultan Abdul Jalilul Jabbar (1659-1660)

12. Sultan Haji Muhammad Ali (1660-1661)

13. Sultan Abdul Hakkhul Mubin (1661-1673)

14. Sultan Muhyiddin (1673-1690)

15. Sultan Nasaruddin (1690-1710)

16. Sultan Husin Kamaluddin (1710-1730)dan 1737-1740)

17. Sultan Muhammad Alaudin (1730-1737)

18. Sultan Omar Ali Saifudin (1740-1795)

19. Sultan Muhammad Tajudin (1795-1804) dan (1804-1807)

20. Sultan Muhammad Jamalul Alam I (1804)

21. Sultan Muhammad Kanzul Alam (1807-1826)

22. Sultan Muhammad Alam (1826-1828)

23. Sultan Omar Ali Saifudin II (1828-1852)

24. Sultan Abdul Momin (1852-1885)

25. Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin (1885-1906)

26. Sultan Muhammad Jamalul Alam II (1906-1924)

27. Sultan Ahmad Tajudin (1924-1950)

28. Sultan Haji Omar Ali Saifudin III (1950-1967)

29. Sultan Haji Hassanal Bolkiah (1967- sekarang)

Banyaknya penyebar-penyebar Islam dari Brunei diwilayah Filipina Selatan, kemegahan Sultan Bolkiah, dan berkembangnya perdagangan telah menyebabkan cemburu dan iri hati penguasa Spanyol di Manila. Itulah diantara penyebab kolonial Spanyol di Manila mengirim sepucuk surat kepada Sultan Saiful Rijal, yang isinya selain menuduh Brunei menghasut orang-orang Islam di Filipina untuk memberontak terhadap kekuasaan Spanyol, meminta paksa agar diizinkan menyebarkan agama Kristen di Brunei. Tentu saja, Sultan Saiful Rijal berang dan menolak keras isi surat tersebut. Akibatnya, Spanyol pada April 1578 mengirim armada laut ke Brunei dengan maksud menundukan dan menguasai Brunei. Tetapi ternyata Sultan Saiful Rijal berhasil mematahkan serbuan armada laut Spanyol tersebut, sehingga mereka kembali ke Manila dengan tangan hampa.

Pemerintahan negara Brunei, sebagaimana tercatat dalam kanun Brunei dan pernah dijalankan sebelum menyebarluasnya sistem atau gaya pemerintahan ala barat (Inggris), adalah suatu pemerintahan yang terdiri dari Sultan, jema’ah perunding, dan penasihat, yaitu duli-duli wajir, pangiran bendahara, pangiran di-gadong, pangiran temenggong, pangiran pamancha, kadhi besar, dan beberapa orang ceteria (sebutan orang melayu untuk satria).

Dimulai pada zaman pemerintahan sultan Muhammad Hasan(1582-1598) Brunei mempunyai pemerintahan yang berbentuk piramida; dengan sultan berada pada puncaknya, sedang dibawahnya adalah empat orang wajir, yakni pangiran bendahara, pangiran di-gadong, pangiran temenggong, dan pangiran pamancha. Dibawah para wajir terdapat 60 orang ceteria, yang terdiri dari seorang perdana ceteria, 4 kepala ceteria, 8 ceteria besar, 16 ceteria penalasan, dan 32 ceteria damit. Ceteria adalah jawatan tertinggi selepas wajir dalam susunan hierarki pemerintahan di Brunei. Gelar ceteria ini adalah anugerah dari Sultan kepada mereka yang keturunan atau berdarah raja. Oleh karena itu, rakyat  biasa tidak boleh diberi gelar ceteria.

E.  Bermulanya Pengaruh Inggris di Brunei Darusallam

Pengaruh Inggris bermula dari kedatangan seorang pengembara Inggris bernama  James Brooke di Kuching (Serawak) pada tahun 1839. James Brooke mendapat simpati besar dari pangeran muda Hashim, wakil Sultan Brunei di Serawak, akibat bantuan James Brooke dalam memadamkan pemberontakan kecil di Serawak. Pada tahun 1841 James Brooke dilantik menjadi pemegang kuasa (wakil) Sultan Brunei untuk daerah Serawak yang menggantikan pangeran Indra Mahkota . Kedudukan James Brooke di kukuhkan dengan perjanjian Serawak pada tahun 1842.

Wilayah Brunei di bagian Borneo Utara (Sabah) dipajakan kepada dua orang saudagar Eropa, Baron de Overback dan Alfred Dent . Pada tahun 1881 pihak pemajak membentuk sebuah serikat perdagangan yakni North Borneo Chartered Company untuk mengurus dan memerintah negri itu sebagai ladang pribadi. Juli 1946 Borneo dijual kepada kerajaan Inggris dan dijadikan tanah jajahannya. Pada perang Dunia II, Borneo Utara dijajah oleh Jepang.

Pada masa kekuasaan Sultan Omar Ali Saifudin II terjadi konflik internal keluarga di Raja Brunei berakhir dengan pembunuhan pangeran muda Hashim (adik pangeran Badaruddin) dan keluarganya, pada akhir bulan Oktober 1845 atas perintah Sultan Omar Ali Saiffuddin II. Inggris memenfaatkannya untuk memaksa Sultan Omar Ali Saifuddin untuk menyerahkan pulau Labuan kepada Inggris pada tahun 1846. Inggris ikut campur tangan dan memaksa Sultan diasingkan kepedalaman damuan. Tetapi Sultan mendapat bantuan dari ketua kaum melayu bernama Haji Saman. Pada 19 Agustus 1846 pasukan Inggris dari Singapura dibawah pimpinan kapten laut. G. Rodnei  datang  kekubu pertahanan haji Saman Omar Ali Saifuddin menandatangani penyerahan kekuasaan pulau Labuan kepada Inggris pada tahun 18 Desember 1846.

Pada 22 Januari 1848 James Brooke dilantik Inggris menjadi pesuruh jaya dan konsul jendral Inggris untuk kerajaan Brunei pada tahun 1847. Brunei menandatangani perjanjian persahabatan dan perdagangan dengan Inggris. Perjanjian tersebut berisikan tentang hak-hak istimewa dibidang perniagaan dan ekstra teritorial kepada warga Inggris yang berniaga di Brunei. Bahkan Brunei meletakan dirinya dibawah perlindungan Inggris. Melalui perjanjian yang ditanda tangan pada 17 September 1888. Brunei memberi hak kuasa kepada Inggris menetapkan seorang residen di Brunei.

Sejak saat itu bermula era baru satu sistem pemerintah keresidenan (residential system). Sama dengan negri-negri melayu di Semanjung Malaka, dengan itu Bunei kehilangan kemerdekaan dan kebebasannya. Sultan sudah tidak berkuasa secara penuh karena yang memegang de facto adalah residen Inggris. Di asaskan satu system pemerintaha ala barat berubah lagi setelah Brunei mendapat perlembagaan bertulis oleh Sultan pada 29 September 1959 dan kemerdekaan penuh Brunei pada 1984. Untuk memudahkan urusan pemerintahan Brunei dibagi 4 daerah diantaranya, daerah Brunei dan Muara, daerah Tutong, daerah Kuala Belait dan daerah Seria.    

F.  Islam di Brunei pada masa Kemerdekaan

Sebagai mana halnya dikawasan Melayu di Asia Tenggara lain, Brunei sejak perempat pertama abad ke 20 juga mengalami gelombang reformisme. Namun tema reformisme di Brunei hanya mencakup masalah pendidikan, penegakan hukum, dan administrasi Islam. Perubahan keagamaan di Brunei sejak abad ke 19 sedikit banyak terkait dengan tanah suci dan dunia Melayu lainnya. Pada 1807 di Mekkah didirikan “Rumah Wakaf Brunei”. Rumah wakaf ini adalah tempat pendidikan dan pemukiman pemuda Brunei bersama-sama dengan komunitas Jawi lainnya di Tanah Suci. Salah satu tokoh ulama Brunei yang terkenal ialah Haji Abdul Mokti, yang bermukim di tanah suci hanya selama 3 tahun, namun sebelumnya telah memperoleh pendidikan Islam di Brunei. Sekembali ke Brunei dari tanah suci Haji Abdul Mokti menempati kedudukan keagamaan yang penting. Gelombang perubahan keagamaan juga terkait dengan dinamika Tarekat dan Tasawuf. Tarekat seperti Khalwatiah, Samaniah dan Syaziliah masuk ke Brunei sekitar akhir abad ke 18. Selanjutnya pada pertengahan abad ke19, tarekat Qadiriah, Naksyabandiah, dan Qadiriah wa Naksyabandiah, yang dibawa oleh para komunitas Jawi dari Mekkah mulai pula berkembang di Brunei.

 Gerakan reformisme lainnya menyangkut institusi administrasi dan pengelolaan Islam, yang berlangsung antara tahun 1906 dan 1959 selama masa pendudukan Inggris. Institusi adminstrasi dan agama mengalami “rasionalisasi” dan “reorganisasi”. Berdasarkan perjanjian 1905/1906, residen mengambil alih kekuasaan Sultan. Hal ini merangsang munculnya institusionalisasi visi dan pengelolaan Islam di dalam struktur dan bentuk baru. Hukum pidana Islam misalnya, cenderung di batasi, hanya mencakup hukum keluarga, seperti registrasi perkawinan, talak dan cerai. Untuk mengurusi soal keIslaman, residen Inggris memperkenalkan lembaga Mahkamah Undang – Undang pada 1908. Pada 1911 Mahkamah di ubah menjadi Dewan Negara, yang kemudian menjadi institusi Hal Ikhwal Agama. Melalui badan ini khadi mengaplikasikan hukum Islam.

Reformisme juga mencakup system pendidikan di Brunei sejak awal abad 20. Berbagai pembaruan di lakukan untuk memmpersiapkan ulama yang trampil dalam administrasi modern. Pada 1922, surau milik Sultan di Kampung Air berubah menjadi pusat pelatihan dan pendidikan. Lembaga pendidikan ini dirancang sedemikian rupa dengan mengacu pada konsep “Sekolah Istana” dalam tradisi sejarah Islam. Sejak 1930-an pendidikan agama dilakukan dua kali seminggu pada sore hari dalam kelas reguler pada setiap sekolah-sekolah di Bandar Brunei. Selanjutnya adalah pendirian madrasah pada 1941 oleh Pengiran Bendahara, Pengiran Pemancha dan Pengiran Syahbandar. Seorang ulama Mesir, Ustad Abdul Aziz as-Sami, menjadi guru penting disini. Hanya saja, madrasah ini terhenti ketika Jepang datang ke Brunei pada Desember 1941. Segera setelah pendudukan Jepang, lembaga serupa muncul di Brunei. Untuk mengelola pendidikan agama, dibentuk badan baru yang disebut Nazir (Pendidikan) Agama dan ketua Pengajar Agama pada 1948/1949. Reformasi pendidikan juga dilakukan Sultan Begawan setelah 1950. Sebagai pusat pembaruan dibentuk Majlis Mensyuarat Syariah pada 1954, yang kemudian diikuti pembentukan jabatan Hal Ehwal Agama (Adat Istiadat dan Kebajikan), Majlis Agama Islam dan Pendidikan Agama Islam secara penuh. Baru pada bulan Oktober 1956 kelas-kelas baru agama di perkenalkan di tujuh madrasah.

Seperti di negara Melayu muslim Asia Tenggara lain, wacana ideologis dan pemikiran keagamaan di brunei juga cukup kompleks. Hukum Qanun Brunei, tidak hanya berisi hukum Islam, tetapi juga merujuk pada hukum adat. Jauh sebelumnya, Silsilah Raja-Raja Brunei, pada masa Sultan Kamaluddin tidak hanya merujuk pada hukum Islam, tetapi juga menggunakan hukum adat yang tidak bertentangan dengan Islam.

Benih-benih nasionlaisme Brunei muncul sebagai akibat pengaruh gerakan dan pemikiran pelajar Brunei yang belajar pada Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) di Perak, Malaya. Diantara pelajar Brunei yang belajar di MPSI adalah Awang Marsal bin Maundan Awang Basir. Sekembali ke Brunei pada 1932, mereka mulai menanamkan semangat cinta tanah air. Kesadaran nasionalisme itu semakin meningkat pada masa Brunei di bawah pemerintahan Inggris ( British Military Administration/MBA ), terutama ketika pemerintahan kolonial ini melakukan tindakan diskriminatif kepada kaum Melayu. Kebangkitan nasionalisme Melayu Brunei memunculkan kerusuhan antara masyarakat Cina dan Melayu pada 24 maret 1946 di Bandar Brunei. Setelah kerusuhan, pada 12 April 1946 beberapa alumni MPSI dan anggota Persatuan Guru-Guru Brunei (PGGMB) mendirikan organisasi Barisan Pemuda ( Barip ). Barisan Pemuda di harapkan dapat menjadi sarana yang mempersatukan hasrat para pemuda dalam memperjuangkan hak bangsa Melayu Brunei.

Pada pertengahan 1946, Persatuan Melayu Brunei (PMB) didirikan di Bandar Brunei oleh Ali Saifuddin (ketua) dan Abu Bakar bin Pangiran Omar (sekretaris). Organisasi ini bertujuan antara lain, menyatukan kekuatan kaum melayu dan memperjuangkan hak-hak orang Brunei. Setelah Barip dan PMB tidak lagi aktif, pada tahun 1948 berdiri angkatan pemuda Brunei (APB) yang dipimpin Awang Abdul Hamid bin Awang Othman sedangkan persatuan Murid Tua (MUTU) dipimpin oleh Pangiran Anak Saifuddin.

Upaya mencapai kemerdekaan Brunei semakin menggelora setelah pada tahun 1952. Azahari kembali dari Indonesia dan kemudian aktif menjadi pemimpin dalam memperjuangkan hasrat bangsa Brunei. Berbekal dukungan kuat masyarakat Brunei, pada januari 1955 Azahari secara resmi mengumumkan pendirian Partai Rakyat Brunei (PRB).

Brunei baru mengumumkan kemerdekaannya pada 1 Januari 1984, dengan menempuh perjuangan melalui jalur diplomasi pihak kerajaan. Setelah Brunei merdeka, kerajaan berusaha menjadikan Islam sebagai landasan undang- undangnya dalam falsafah Negara, yang disebut Melayu Islam Beraja (MIB). Jika ditelusuri lebih lanjut, asas MIB telah digagas sejak sebelum lahirnya Pelembagaan Brunei 1959, yang mewadahi semangat dan aspirasi Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dan Jawatan Kuasa Penasehat Pelembagaan 1954. Pelembagaan Brunei 1959 memuat pasal-pasal yang dapat dipahami sebagai identitas terpenting Negara itu, yaitu MIB.

Bab 3 pasal 1 menyatakan :

“Agama resmi bagi negeri ialah agama Islam menurut Ahlus-Sunnah wal-Jama’ah, tetapi agama-agama yang lain boleh diamalkan dengan aman dan sempurna oleh mereka yang mengamalkannya.”

Bab 4 pasal 5 menyebutkan :

“Maka tiada siapa pun boleh dilantik menjadi Menteri Besar atau Timbalan Menteri atau Setia usaha melainkan orang itu orang melayu yang berugama Islam mengikuti Mazhab Syafi’i  Ahlus-Sunnah wal-Jama’ah.”

Bab 82 pasal 1 menyatakan :

“Bahasa resmi negri ialah Bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dengan huruf yang telah ditentukan oleh undang-undang tertulis.” 

Sementara pasal 2 mengatakan :

“Ketua agama ialah Sultan.”

Adapun bab 4 pasal 1 menyebutkan :

“Kuasa memerintah yang tertinggi bagi negri adalah terletak di dalam tangan Sultan.”

Sultan berkuasa atas seluruh soal dalam negara, karena raja menjadi ketua  Melayu, ketua Agama, ketua Adat istiadat, dan ketua Pemerintahan. Di negara ini Sultan merupakan wakil rakyat yang mutlak dan menjadi pilar negara untuk mengawasi dan menjalankan roda pemerintahan Negara yang terdiri dari empat bagian, yakni: Kanun, Syarak, Resam, dan Adat Istiadat berdasarkan tradisi Negara Brunei.

G. Penutup  

Negara Brunei Darusallam merupakan negara kecil yang kaya akan minyak bumi dan gas alam, dengan pendapatan perkapita penduduknya $ 24,826 tertinggi di dunia. Negara ini memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1984 setelah dijajah Inggris selama 96 tahun. Dalam catatan sejarah Cina Brunei pada zaman dahulu dikenal dengan nama Po-li, Po-lo, Poni atau Puni dan Brunei dalam catatan Arab Brunei dikenal sebutan zabaj atau Randj. Adapun pada catatan tradisi lisan syair Awang Semaun, kata Brunei berasal dari kata Barunah yang bermakna “tempat yang sangat baik”.

Mengacu pada catatan Cina, kerajaan Brunei telah ada semenjak abad ke-6M. Hal ini terbukti karena adanya hubungan dagang antara Brunei dan Dinasti Liang (502-566) di Cina. Brunei pada masa itu dikenal dengan sebutan Po-li, penyebutan nama kerajaan Brunei ini berbeda-beda karena sesuai dengan sebutan yang digunakan oleh masing-masing Dinasti seperti: Dinasti Tang : Po-li (618-906SM), Dinasti Sang: Po-lo (960-1279M), Dinasti Ming: Po-ni/Puni (1368-1643M). Catatan Cina Dinasti Ming menyatakan bahwa orang Puni pada masa itu sering melakukan perniagaan dengan negri Cina.

Menurut riwayat China, pada 977, raja Puni telah menghantar utusannya ke China yang diketuai oleh Pu Ya-li, qadhi Qasim dan Sheikh Noh. Ini membuktikan bahwa agama Islam sudah dipeluk oleh orang berpengaruh di Brunei. Dalam sejarah China, dicatatkan bahwa pada 1370 Brunei atau Puni pada masa itu rajanya  bernama Ma-ha-mo-sya (Sultan Mohammad Shah) telah menghantar utusan ke China dengan membawa sepucuk surat menggunakan tulisan khat yang bentuknya sama dengan tulisan Huiku, tulisan orang Islam keturunan Turki yang mendiami daerah Uighur.

Berdasarkan data diatas, dipercayai agama Islam telah masuk ke Brunei jauh sebelum tahun 1368. sesudah Awang Alak Baetatar (Sultan Muhammad Syah), Islam barulah menjadi agama resmi bagi seluruh negara. Menurut salasilah raja-raja Brunei, Sultan Ahmad kemudian digantikan oleh menantunya Sultan Sharif Ali berasal dari Taif., seorang keturunan Nabi dari jalur Sayyidina Hasan. Beliau kawin denga putri Sultan Ahmad bernama Putri Rana Kesuma. Setelah Sultan Ahmad wafat, Sultan Sharif Ali diangkat menjadi Sultan ke-3, dengan gelar Sultan Berkat. Yang perlu dicatat dari Sultan Sharif Ali adalah bahwa beliaulah yang sebenarnya menanamkan ajaran Islam sesuai dengan ajaran ahl sunnah wa jama’ah dengan mazhab Syafi’i. selain itu, beliau pula yang menentukan arah kiblat yanag betul, karena ajaran Islam sebelumnya banyak bercampur dengan ajaran Hindu-Budha.

Pemerintahan negara Brunei, sebagaimana tercatat dalam kanun Brunei dan pernah dijalankan sebelum menyebarluasnya sistem atau gaya pemerintahan ala barat (Inggris), adalah suatu pemerintahan yang terdiri dari Sultan, jema’ah perunding, dan penasihat, yaitu duli-duli wajir, pangiran bendahara, pangiran di-gadong, pangiran temenggong, pangiran pamancha, kadhi besar, dan beberapa orang ceteria (sebutan orang Melayu untuk Satria).

Dimulai pada zaman pemerintahan Sultan Muhammad Hasan (1582-1598) Brunei mempunyai pemerintahan yang berbentuk piramida, dengan sultan berada pada puncaknya, sedang dibawahnya adalah empat orang wajir, yakni pangiran bendahara, pangiran di-gadong, pangiran temenggong, dan pangiran pamancha.

Upaya mencapai kemerdekaan Brunei semakin menggelora setelah pada tahun 1952. Azahari kembali dari Indonesia dan kemudian aktif menjadi pemimpin dalam memperjuangkan hasrat bangsa Brunei. Berbekal dukungan kuat masyarakat Brunei, pada januari 1955 Azahari secara resmi mengumumkan pendirian Partai Rakyat Brunei (PRB). Brunei baru mengumumkan kemerdekaannya pada 1 Januari 1984, dengan menempuh perjuangan melalui jalur diplomasi pihak kerajaan. Setelah Brunei merdeka, kerajaan berusaha menjadikan Islam sebagai landasan undang-undangnya dalam falsafah negara, yang disebut Melayu Islam Beraja (MIB).

DAFTAR PUSTAKA

Awang, Haji. Tarsilah Brunei. 1997.

Grolier, Negara dan Bangsa Jilid 3. Jakarta: PT. Widayana. 1988.

Negara Brunei Darussalam, ( Federal Publication (s) Pte, Ltd, Singapure, 1984)

Saefullah, H. Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara. Yogyakarta:  pustaka pelajar: 2010.

Sodiqin, Ali dkk. Sejarah peradaban Islam. Yogyakarta: LESI. 2009.

Supriyadi, Dedi. Sejarah Peradaban Islam. Bandung: pustaka setia: 2008.

Syamssu, Muhammad. Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya. Jakarta: Lentera :1999.

Tohir, Ajid. Dunia Islam Perspektif  Etno-Politik dan Geo-Politik. Jakarta: rajawali pers: 2009.Studi Kawasan

Http://Melayuonline.Com/Ind/History/Dig/312/Kerajaan-Brunei